Dirjen Tanaman Pangan Dampingi Anggota BAKN DPR RI Kunjungi Karwang, Dalam rangka Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pangan Nasional.
Dirjen Tanaman Pangan Dampingi Anggota BAKN DPR RI Kunjungi Karwang, Dalam rangka Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pangan Nasional.
Karawang, 7 Oktober 2026 — Penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi dan pengawasan dari berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026).
Bertempat di Kantor Cabang Perum Bulog Kabupaten Karwang dilakukan Pertemuan antara BAKN DPR RI, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mendalami tata kelola Cadangan Pangan Pemerintah.
Plt. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Gunawan, turut hadir sebagai bagian dari jajaran Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pangan dari hulu hingga hilir merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh. Produksi yang meningkat perlu diikuti dengan sistem penyerapan, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan cadangan pangan yang efektif serta akuntabel.
"sinergi tersebut menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pembangunan tanaman pangan terus berpijak pada kepentingan petani sekaligus mendukung terwujudnya ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan" Ujar Gunawan
Kemudian, Gunawan menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi relevan dalam konteks upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, ketersediaan pangan, dan stabilitas harga. Kebijakan penyerapan hasil produksi petani diharapkan tidak hanya mampu memperkuat cadangan pangan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian pasar dan harga yang layak bagi petani.
Sementara itu, melalui kegiatan ini BAKN DPR RI menegaskan pentingnya fungsi pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat menghasilkan langkah perbaikan yang semakin konkret.
